Harta Karun Energi Terbesar Ini Digarap, Biaya Listrik Murah
Jakarta, CNBC Indonesia – RI dianugerahi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melimpah, di mana energi surya menjadi ‘harta karun’ yang potensinya paling besar, yakni mencapai 207,8 Giga Watt (GW).
Padahal kini biaya produksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semakin ke sini, semakin murah.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya.
Menurutnya, pemanfaatan pembangkit EBT semakin ke sini, harga listrik pun semakin kompetitif atau semakin murah. Khusus untuk PLTS, kapasitas pembangkit di atas 10 mega watt (MW) membuat harganya menjadi lebih murah, yakni di kisaran US$ 5 sen per kilo Watt hour (kWh), turun jauh dari harga yang mulanya ada di kisaran US$ 10 sen per kWh.
“Tadinya US$ 10 sen, kini sudah ke arah US$ 5 sen (per kWh) dengan masuknya Cirata, Bali US$ 5,5 sen-US$ 5,9 sen,” paparnya dalam Bincang-Bincang Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Jumat (23/07/2021).
Tidak hanya berupaya membuat harga listrik dari PLTS menjadi kompetitif, menurutnya pemerintah juga berupaya mendorong pemakaian produk lokal. Demi mendorong industri dalam negeri, maka pasar EBT ini harus didorong.
“Kementerian ESDM dukung industrialisasi EBT sampai 2035. Di satu sisi bagaimana bisa turunkan EBT bisa kompetitif. Konsiderasi lihat bersama-sama industri tumbuh,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat menuturkan hal serupa. Menurutnya, Indonesia perlu menciptakan pasar yang signifikan dan menarik bagi investor, termasuk di sektor hulu panel surya ini.
“Kita harus bisa menciptakan market yang signifikan menarik investasi di sektor hulu dan kita ada bahan-bahan baku cukup banyak dari hulu, ini akan berikan efek lain, antara lain industri yang skala kecil bisa tumbuh besar dan UKM bisa berpartisipasi,” ujarnya dalam diskusi Pengembangan Industri Tenaga Surya secara daring, Jumat (21/05/2021).
Dia mengakui, saat ini masih ada isu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri PLTS atau panel surya. Untuk itu, pihaknya juga akan berusaha memperbaiki regulasi terkait hal ini.
“Kita ada masalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pemerintah dukung TKDN, ini sektor yang harus diperbaiki bersama-sama dari pelaku industri PLTS,” jelasnya.
Dia mengatakan, dalam membuka peluang hulu ini diperlukan regulasi-regulasi yang mengikat, sehingga investor bisa masuk dan Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara lain yang industri tenaga suryanya sudah berkembang.
“Kenapa ACWA Power perusahaan di Saudi Arabia, Masdar, Mubadala (perusahaan Uni Emirat Arab), kenapa bisa bersaing di pasar internasional pasarkan pembangkit PLTS? karena kuasai hulunya,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia punya potensi pasar yang besar. Jika potensi pasar ini dimanfaatkan secara optimal, maka akan bisa bersama-sama menciptakan peluang.
“Kita punya pasar besar, 30, 40, 50, berapa puluh mungkin sampai 100 GW bisa dimanfaatkan, kita sama-sama ciptakan peluang,” paparnya.
